HUKUM PAJAK

Unsur-unsur Pajak

ESTOMIHI SIMATUPANG 2 Comments Hukum Pajak, Unsur-unsur Pajak

Unsur Subjek Pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang menurut Undang-undang Perpajakan dinyatakan sebagai subjek pajak yang dapat dikenakan pajak.

Unsur Objek Pajak, yaitu barang atau jasa yang menurut Undang-undang Perpajakan dinyatakan sebagai objek

Asas-asas Pemungutan Pajak

ESTOMIHI SIMATUPANG Add Comment Asas-asas Pemungutan Pajak, Hukum Pajak

Menurut Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations dengan ajaran yang terkenal, asas-asas pemungutan pajak adalah :

Asas Equality (Asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan), yaitu pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak krisminatif terhadap wajib pajak
Asas Certainty (Asas kepastian hukum), yaitu semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi

Asas Convenience of Payment (Asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan), yaitu pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak. Misalnya pada saat wajib pajak baru menerima penghasilan
Asas Effeciency (Asas efisien atau asas ekonomis), yaitu biaya pemungutan pajak harus sehemat mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari pajak yang dipungut

Sistem Pemungutan Pajak

ESTOMIHI SIMATUPANG Add Comment Hukum Pajak, Sistem Pemungutan Pajak

Self Assesment System, yaitu sistem pemungutan pajak adalah memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah (i) pajak terhutang dihitung sendiri oleh wajib pajak, (ii) wajib pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terhutang yang seharusnya dibayar, dan (iii) pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat kecuali oleh kasus-kasus tertentu saja seperti wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.

Hukum Pajak Materil dan Hukum Pajak Formil

ESTOMIHI SIMATUPANG Add Comment Hukum Pajak, Hukum Pajak Materil dan Hukum Pajak Formil

Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiscus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak.

Ada 2 macam hukum pajak yaitu:

1. Hukum pajak materil, yaitu memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan.

Pajak Pusat vs Pajak Daerah

ESTOMIHI SIMATUPANG Add Comment Hukum Pajak, Pajak Pusat vs Pajak Daerah

Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Kementerian keuangan.

Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Istilah-Istilah Perpajakan

ESTOMIHI SIMATUPANG Add Comment Hukum Pajak, Istilah-Istilah Perpajakan

Untuk lebih memahami berbagai ketentuan mengenai administrasi perpajakan, berikut ini hal-hal yang perlu Anda ketahui mengenai istilah-istilah perpajakan:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.